Jakarta – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak resmi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pemungutan pajak nasional. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi sangat penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, peningkatan kinerja penerimaan negara membutuhkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan di seluruh sektor usaha.
“Perlu adanya perbaikan kinerja pengumpulan perpajakan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada seluruh sektor,” ujar Ateh.
Dalam paparannya, Ateh menyoroti tiga isu utama yang masih menjadi tantangan dalam penerimaan keuangan negara, yaitu:
- Ketidakmerataan beban perpajakan antar sektor usaha,
- Pemberian insentif pajak yang tinggi namun belum terukur dampaknya secara konkret,
- Fragmentasi dalam pengelolaan penerimaan negara, khususnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia menambahkan bahwa tata kelola PNBP saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka besar penerimaan negara, sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara yang seharusnya dapat digali.
“Saya yakin peningkatan kinerja penerimaan keuangan negara akan tercapai dengan adanya penguatan sinergi data dan fungsi lintas sektor dan lembaga,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa kerja sama antara DJP, BPKP, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
“Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan koordinasi antarinstansi dapat berjalan semakin efektif sehingga upaya peningkatan penerimaan negara dan perlindungan sumber daya alam dapat terlaksana secara optimal dan berintegritas,” ujar Bimo.
Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara dan memastikan setiap potensi pendapatan dapat dimaksimalkan demi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
